LPPM | IAIN Pekalongan

Jateng Galakkan KKN di Desa Vokasi

E-mail Print PDF

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sedang mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa vokasi sebagai salah satu bentuk sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah Pemprov Jateng bali desa, mbangun desa dalam mengoptimalkan potensi desa guna mewujudkan kemandirian desa.

“Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi pada perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jateng untuk berperan aktif dalam menerapkan dan mengembangkan KKN sesuai dengan kapasitas dan kualitas keilmuannya, serta mengupayakan terwujudnya desa mandiri berbasis vokasi dalam mengembangkan sumber daya lokal”, demikian kata Satoto Raharjo, Kasubdin Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rabu 29/02/2011 di Salatiga.

Dikatakan Satoto, hasil dari kegiatan KKN jenis ini diharapkan nantinya dapat mengembangkan dan memperkuat kelompok-kelompok kewirausahaan yang sudah dibentuk di masing-masing desa vokasi.

Sumardi, salah seorang anggota tim pengembangan KKN ini, mengatakan, di Jateng ada sebanyak 175 desa vokasi yang tersebar di 35 kota/kabupaten. Setiap kota/kabupaten rata-rata memiliki 5 desa vokasi. Di setiap desa vokasi terdapat 5 kelompok kewirausahaan.

Pembentukan masing-masing desa vokasi sudah dilakukan sejak tahun 2010, bahkan mereka sudah dilatih dan diberi sejumlah bantuan dana yang besarannya berkisar antara 30 sampai 150 juta untuk setiap kelompok kewirausahaan dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 10 sampai 30 orang.

Rintisan KKN di desa vokasi sudah dilaksanakan mulai tahun 2011 oleh UNNES, UNS dan IKIP PGRI.

Satoto berharap seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Jateng bisa ikut mensukseskan program ini. Program dapat diakses secara kompetitif, artinya pihak perguruan tinggi yang berminat mengembangkan program ini diwajibkan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jateng. Setiap proposal yang disetujui akan didanai dari APBD Jateng sebanyak 25 juta. Jumlah proposal yang diajukan perguruan tinggi tidak dibatasi. Setiap proposal diajukan oleh tim pengabdian masyarakat di LPM/LPPM/P3M masing-masing perguruan tinggi terdiri atas dosen (ketua, anggota dan pembimbing lapangan) serta mahasiswa yang nanti akan KKN.

Desa-desa vokasi yang telah dibentuk yang ada di Kota Pekalongan yaitu Degayu, Jenggot, Bendan, Sampangan dan Medono. Kelompok-kelompok Kewirausahaan di Degayu meliputi KK menjahit, pembatikan, teknisi HP/komputer, pengolahan hasil perikanan dan bengkel motor; di Jenggot meliputi KK menjahit, jasa boga, menyulam, bengkel dan batik cap; di Bendan meliputi KK menjahit, komputer, elektronika (HP), tata rias kecantikan, dan jasa boga. Dalam daftar rekapitulasi kelompok kewirausahaan desa vokasi tahun 2009 yang diedarkan penyelenggara tidak diinformasikan KK di Sampangan dan Medono.

Diakui penyelenggara bahwa data ini tidak valid. Karena itu, perguruan tinggi yang hendak mengajukan proposal diminta untuk mengkonfimasikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pendidikan Non Formal Informasi (PNFI) di masing-masing kota/kabupaten.

Dikatakan pula bahwa desa vokasi yang akan dijadikan lokasi KKN oleh perguruan tinggi tertentu tidak harus berada di wilayahnya. “Bisa saja, STAIN Purwokerto mengajukan proposal KKN di Pati, Blora atau Solo. Tidak ada batasan khusus”, tegas Sumardi.

Mengomentari program KKN di desa vokasi ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan, Maghfur Ahmad, mengatakan bahwa program ini bisa menjadi media STAIN Pekalongan mengimplementasikan cita-cita menjadi kampus rahmatan lil ‘alamin.

Namun, Maghfur mengingatkan, bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan penelitian dan pendidikan kritis-partisipatoris harus tetap menjadi jangkar pelaksanaan kegiatan KKN di desa vokasi. “Ini penting agar KKN tidak terjebak pada kegiatan karitatif dan hanya melahirkan mahasiswa sebagai tukang, bukan untuk transformasi sosial”, tegas Maghfur.

Proposal pengabdian masyarakat melalui KKN di desa vokasi berakhir tanggal 5 April 2012 cap pos. Maghfur berharap, semua dosen ikut berkompetisi dengan membuat proposal berkualitas yang didasarkan pada riset pendahuluan dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatoris dan kritis. P3M STAIN Pekalongan akan memfasilitasi semua proposal yang dibuat dosen untuk diajukan ke penyelenggara di Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan laporan tim reviewer proposal KKN di desa vokasi, dari sebanyak 422 proposal yang diajukan PT pada tahun 2011, 40% di antaranya tidak bisa didanai karena proposal kurang bermutu dan banyak yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Ini artinya, kompetisi proposal cukup ketat. Musoffa Basyir, sekretaris P3M, mengatakan, “bagi dosen yang ingin mengajukan, informasi lengkap mengenai program KKN di desa vokasi serta ketentuan penyusunan dan pengajuan proposal bisa diperoleh di sekretariat P3M”. Musoffa mengatakan, keterlibatan STAIN Pekalongan dalam program ini bisa menjadi barometer keterlibatan STAIN dalam mempercepat proses pembangunan daerah. Keterlibatan yang dimaksud tentu tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang dianut sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra STAIN Pekalongan@muso/2/3/2012